Jurmalis Dorong ASN GTK Tuntaskan SKP, MAN 1 Muaro Jambi Perkuat Akuntabilitas Kinerja

Sungai Gelam (MAN 1 Muaro Jambi) ~ Para guru dan tenaga kependidikan aparatur sipil negara (ASN) di MAN 1 Muaro Jambi saat ini tengah menyelesaikan laporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) triwulan III. Laporan tersebut mencakup pelaksanaan kinerja selama Juli hingga September 2026. Penyelesaian laporan menjadi bagian dari tertib administrasi dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN. Kepala MAN 1 Muaro Jambi, Jurmalis, bertindak sebagai atasan sekaligus pejabat penilai bagi ASN GTK yang berada dalam lingkup penilaiannya. Ia berharap seluruh ASN GTK yang belum menyelesaikan laporan segera menuntaskan kewajiban tersebut.

Jurmalis menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam penyelesaian laporan kinerja. “Saya berharap ASN GTK yang belum menyelesaikan laporan SKP triwulan III agar segera menuntaskannya,” demikian rumusan kutipan yang merangkum pesan Jurmalis dan perlu dikonfirmasi sebelum diterbitkan sebagai pernyataan langsung. Menurutnya, laporan kinerja merupakan bagian dari tanggung jawab setiap pegawai. Penyelesaian dokumen tersebut membantu proses penilaian berjalan sesuai tahapan. Karena itu, ASN GTK perlu memastikan laporan yang disusun telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan.

SKP merupakan salah satu instrumen dalam pengelolaan dan evaluasi kinerja pegawai. Melalui laporan ini, pelaksanaan tugas dalam periode tertentu dapat didokumentasikan secara teratur. Periode triwulan III yang mencakup Juli, Agustus, dan September menjadi bagian dari pemantauan kinerja tahunan. Setiap ASN perlu mencatat dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. Kelengkapan laporan akan membantu atasan melakukan penilaian berdasarkan dokumen dan capaian yang disampaikan.

Di MAN 1 Muaro Jambi, proses penyelesaian laporan berlangsung dengan memperhatikan status masing-masing ASN GTK. Pegawai yang telah melengkapi laporan triwulan III sudah memperoleh penilaian dari Jurmalis selaku atasan. Sementara itu, ASN GTK yang belum memperoleh nilai diharapkan segera menuntaskan laporan yang masih diperlukan. Perbedaan status tersebut menjadi pengingat agar setiap pegawai memeriksa kembali kelengkapan administrasinya. Dengan demikian, proses penilaian dapat berjalan lebih tertib.

Penyelesaian SKP tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan dokumen. Laporan tersebut juga menjadi sarana untuk melihat pelaksanaan tugas selama periode penilaian. ASN GTK perlu memastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Ketelitian dalam mengisi laporan dapat membantu mengurangi kekurangan administrasi. Selain itu, kedisiplinan menyelesaikan kewajiban menunjukkan tanggung jawab pegawai terhadap tugas kedinasan.

Sebagai atasan dan penilai, Jurmalis memiliki peran dalam memeriksa laporan yang telah disampaikan. Penilaian dilakukan terhadap dokumen yang telah dilengkapi oleh pegawai sesuai mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, kelancaran proses ini membutuhkan keterlibatan kedua belah pihak. ASN GTK bertanggung jawab menyusun dan menyelesaikan laporan, sedangkan atasan melaksanakan proses penilaian. Koordinasi yang baik diharapkan membantu setiap tahapan berjalan sesuai kebutuhan administrasi.

Para guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat membagi waktu antara penyelesaian laporan dan pelaksanaan tugas harian. Kegiatan pembelajaran, pelayanan administrasi, serta tugas kedinasan lainnya tetap perlu berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, penyusunan laporan sebaiknya dilakukan dengan cermat dan tidak menunggu hingga batas waktu terakhir. Pegawai juga perlu segera melengkapi bagian yang masih kurang. Upaya ini dapat membantu mencegah keterlambatan dalam proses evaluasi kinerja.

Melalui penyelesaian SKP triwulan III, MAN 1 Muaro Jambi berupaya menjaga ketertiban administrasi dan akuntabilitas kinerja ASN GTK. Jurmalis berharap seluruh pegawai segera menyelesaikan laporan yang belum lengkap agar dapat diproses sesuai ketentuan. Bagi ASN yang sudah memperoleh penilaian, kelengkapan laporan menjadi bagian dari dokumentasi kinerja periode Juli hingga September 2026. Sementara itu, pegawai yang belum dinilai perlu menindaklanjuti kekurangan yang masih ada. Dengan penyelesaian yang tertib, administrasi kinerja di lingkungan madrasah diharapkan semakin baik.