Kepala MAN 1 Muaro Jambi Hadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Kankemenag Muaro Jambi

Sungai Gelam (MAN 1 Muaro Jambi) ~Kemarin (25/12) di kantor Kementerian AGama Kabupaten Muaro Jambi yang berada di kompleks perkantooran Bukit Cinto Kenang, Sengeti para pejabat eselon dari Kankemenag Muaro Jambi, KUA dan Kepala madrasah berkumpul. Mereka bersama-sama mentandatangani petisi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Kankemenag Muaro Jambi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Muaroo Jambi, Buhri.

Pada kesempatan tersebut, Buhri menyampaikan beberapa hal terkait Pembangunan Zona Integritas yang tengah dicanangkan dalam rangka mewujudkan WBK dan WBBM. "Kita harus mengubah cara kita dalam melayani masyarakat, termasuk di madradah-madrasah, sudah benarkah cara kita melayani para siswa? Hendaknya kita laksanakan tugas sesuai dengan arahan Pak Menteri. Semua program Kementerian Agama harus berdampak positif bagi kita," ujarnya.

Jurmalis, Kepala MAN 1 Muaro Jambi yang turut serta dalam kegiatan tersebut sangat mendukung kegiatan tersebut. "Setelah petisi ini, tidak akan ada lagi 'transaksi di bawah meja'. Semua layanan yang ada diKemenag tidak dipungut biaya sepeser pun, alias nol rupiah. Semua lini harus terkontrol . Zona Integritas ini harus berbanding lurus, tidak hanya di Kanwil, tapi sampai ke Kemenag Kabupaten/Kota, KUA, hingga ke madrasah-madrasah" , ujar Jurmalis.

WBK dan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di Kementerian Agama yang telah memenuhi kriteria tertentu. WBK Singkatan dari Wilayah Bebas dari Korupsi, WBBM Singkatan dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Untuk mencapai predikat WBK dan WBBM, unit kerja di Kementerian Agama harus melalui proses pembangunan Zona Integritas (ZI). Dalam proses ini, unit kerja akan melakukan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) secara mandiri. Hasil PMPZI akan direview oleh Tim Zona Integritas Kementerian Agama pusat.

Tujuan utama pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM adalah untuk: 1) Mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, 3) Strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan ZI adalah dengan membangun unit kerja pelayanan percontohan yang bebas dari korupsi dan pelayanan yang prima.